Gardu, bangunan sederhana yang terdapat hampir di setiap lingkungan tempat tinggal kita adalah bangunan yang mempunyai cerita yang begitu kompleks dalam sejarah Indonesia. Bangunan yang bahkan tidak menarik untuk diamati secara khusus saat kita melewatinya ini ternyata pada masanya dulu merupakan ujung tombak pihak penguasa dalam melanggengkan urusannya di masyarakat.
Gardu sederhana terbuat dari bambu, papan dan jerami, dan biasanya dilengkapi semacam jangkungan, serta terbuka di bagian depan, bisa juga diberi pintu. Jika di perkotaan biasanya gardu berbentuk bangunan permanen sempit yang terbuat dari bata dan semen.1 Gardu digunakan masyarakat Indonesia untuk menjaga keamanan wilayah tempat tinggal. Biasanya gardu di perkotaan maupun pedesaan jawa identik dengan tempat berkumpulnya laki-laki yang ronda, jaga malam atau hanya sekedar mengobrol, menggosip, bisa juga membual. Sedangkan perlengkapan penting yang harus ada saat ronda malam adalah kentongan, terbuat dari kayu ataupun bambu yang ditempatkan tergantung di depan gardu namun bisa juga dibawa berkeliling oleh penjaga malam. Kentongan ini digunakan para penjaga malam untuk mengirim pesan seperti tanda bahaya dengan cara memukul-mukulnya.
Kebanyakan gardu di perkotaan Jawa dan Sumatera dibangun dengan biaya swadaya masyarakat sendiri. Kesadaran akan keamanan wilayah tempat tinggal mengharuskan mereka mempunyai minimal satu gardu. Terlebih pasca lengsernya Soeharto, gardu langsung mewabah di setiap sudut perumahan. Masyarakat dengan itu bersiap menghadapi kekacauan dan kekuatiran terulangnya aksi kerusuhan dan pembunuhan yang terjadi dimana-mana. Gardu dibangun juga di pintu-pintu masuk perumahan, masyarakat menggalakan ronda secara bergantian, sedangkan perumahan elit lebih memilih menggaji petugas keamanan.
Hal ini dimanfaatkan dengan baik secara politis oleh Megawati, ketua partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, untuk menarik perhatian publik. Ia memprakarsai berdirinya gardu atau lebih dikenal pada zaman itu sebagai Posko (Pos Komunikasi) di seluruh tempat di Indonesia. Bagi Megawati, Posko bukan hanya tempat untuk menjalin komunikasi antara partai dengan masyarakat, namun juga sebagai sebuah bentuk yang dapat merepresentasikan dirinya, bahwa Megawati ada dan dekat dengan masyarakat serta siap melayani dan melindungi masyarakat dari kekacauan kota. Posko yang terdapat hampir di setiap sudut kota dipandang masyarakat sebagai penjelmaan Megawati, dilengkapi atribut-atribut partainya, berwarna merah dan bergambar banteng, tidak jarang bergambar sang ayah, Soekarno, bapak proklamator Indonesia. Alasan mengapa PDI-P memilih Posko sebagai simbol kampanyenya adalah karena Posko merupakan simpul yang bisa menghadirkan dan menggerakkan massa kapan saja, sekaligus perlambang kekuatan.2
Berbeda dengan Megawati, Soeharto pada masa orde baru memanfaatkan gardu sebagai upaya memiliterisasi kota. Di zaman ini gardu dikenal dengan nama pos hansip. Petugas keamanan yang berjaga disana biasanya mantan tentara yang pernah bertugas di Timor Timur atau di Aceh dan Papua. Hal tersebut digunakan Soeharto untuk mengakali surplus pasukan militer pasca operasi militer di daerah konflik. Pemerintah sendiri menciptakan suasana yang membuat seakan-akan ibukota sudah “tidak aman” lagi. Preman-preman dan perampok bertebaran di setiap sudut kota kala itu. Hal ini menjadikan masyarakat ibukota tidak punya pilihan lain selain merekrut eks pasukan militer yang mereka anggap tepat untuk menjaga keamanan lingkungan mereka. Dari pos-pos inilah militer mengumpulkan informasi, memantau setiap gerakan dan memonitor aksi-aksi yang dianggap berpotensi mengancam kota dan pemerintah.
Sebagian penduduk Jakarta tahu betul bahwa pos hansip memang berfungsi sebagai mata-mata negara. Ia merupakan gardu pos tempat dimana pemerintah dapat mengamati kehidupan jalanan sehari-hari dan penduduk kota.3 Soeharto dengan pos hansipnya ingin mencegah mobilisasi massa yang dapat melawan pemerintah bahkan juga melengserkan dirinya.
Makna gardu berubah dari masa ke masa sebagai penyesuaian praktik sosial dan proyek politik.4 Fungsi gardu orde baru hampir mirip dengan gardu pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Gardu-gardu yang terdapat di pulau Jawa abad ke-19 menjadi bentuk representasi negara kolonial. Ia merupakan praktik pengawasan lokal oleh negara. Pada masa Daendels gardu digunakan sebagai penjaga jalan. Hal ini memudahkan pengamanan terhadap aksi pemberontakan di beberapa daerah di Jawa. Gardu disini dikenal sebagai Pendopo atau juga rumah istirahat, digunakan oleh para musafir untuk mengganti kuda mereka dalam perjalanan mengangkut barang.
Sejarah Gardu terkait dengan politik ruang. Sebenarnya gardu sudah ada sejak sebelum kolonialisme di Indonesia yaitu sejak zaman kerajaan. Namun gardu disini bukan untuk melakukan pengawasan dan penjagaan tetapi hanya sebagai perlambang kuasa raja. Sedangkan di pedesaan Jawa keberadaan gardu dianggap cukup penting karena adanya penciptaan batas-batas politik dan bentuk komunitas desa, namun hal ini pun masih samar. Baru setelah datangnya kolonial secara perlahan masyarakat mulai sadar akan konsep teritorial dan identitas. Sistem perkebunan negara kolonial menjadikan pemukiman masyarakat berbatas-batas yang disebut juga komunitas desa yang pada akhirnya ditopang dengan jaringan gardu.5 Gardu pada komunitas desa digunakan sebagai prosedur disipliner untuk mengidentifikasi orang-orang di”luar” komunitas mereka. Selebihnya sama, gardu dimanfaatkan oleh penguasa lokal untuk menunjang tujuan politik mereka.
Pada awal abad ke-20 kekuatiran pemerintah kolonial akan bangkitnya kesadaran politik rakyat Jawa karena melihat kebangkitan negara-negara Asia lainnya membuat negara mempersiapkan langkah-langkah pengamanan. Banyak sipil termasuk orang Indonesia dilatih menjadi polisi lapangan. Polisi ini ditempatkan di gardu-gardu di sudut strategis pinggiran kota untuk mencegah mobilisasi massa tersebut. Namun melihat hal ini, SI (Syarikat Islam) justru menganggap gardu sebagai simbol kekuatan lokal yang bisa digerakkan untuk melawan negara kolonial. Pada awalnya SI mendirikan gardu untuk “melayani“ masyarakat lemah (pekerja surabaya) dari kesewenangan pemilik tanah. Gardu dijadikan simbol bahwa SI mendukung para pekerja surabaya. Namun dibalik itu hal ini dilakukan semata-mata karena SI ingin menghimpun kekuatan politiknya sendiri terhadap kolonial.
Begitu pula pada zaman penjajahan Jepang, gardu digunakan pemerintah sebagai tempat pengawasan komunitas, mencegah aksi spionase atau anti pemerintah. Ia juga diperuntukkan kepada para polisi. Setiap masyarakat yang melewati gardu diwajibkan menghormati penjaga (polisi), jika tidak akan dihukum. Gardu menjadi visual pemerintah kolonial sehingga menjadi institusi mendisiplinkan masyarakat jajahan. Bedanya bagi pemerintah jepang gardu tidak sekedar representasi keamanan kampung namun juga merangsang berkembangnya semangat gotong royong antara negara dan masyarakat. Gardu memerankan peran penting dalam proses “penyatuan“ kelas dan status sosial di masyarakat Indonesia. Pemerintah kolonial mewajibkan semua lapisan masyarakat bekerja sama sebagai anggota gardu untuk menjaga keamanan komunitas, tidak peduli mereka bangsawan atau orang pinggiran, pribumi cina atau arab. Hal ini dipandang Abidin Kusno dapat membebaskan masyarakat dari perbedaan etnisitas dan kelas. Mungkin inilah yang menjadi cikal bakal kesadaran berbangsa masyarakat Jawa yang akhirnya melahirkan gerakan kemerdekaan.
Saat ini di perkotaan Indonesia gardu mencerminkan keamanan pribadi, prestise kelas menengah, dan kekuasaan bisnis perumahan. Semua orang Indonesia sudah sangat terbiasa dengan adanya gardu. Gardu dengan segala tata aturannya dan perlengkapannya yang sadar atau tidak secara otomatis menjadi bagian kehidupan masyarakat kita. Abidin Kusno dengan sangat cerdas menceritakan suatu bangunan yang seperti terlupakan namun sarat dengan makna, bahwa justru gardulah, yang pada zamannya, menjadi bangunan terpenting yang ada di lingkungan kita. Ia bangunan terpenting sebagai fungsi dibidang politik.
